Sidoarjo,liniindonesia.com – Viral rekaman video Wakil Bupati Sidoarjo Subandi yang menginginkan pengisian jabatan mulai dari camat hingga Kepala OPD di Pemkab Sidoarjo akan diisi oleh kalangan Nahdlatul Ulama (NU) di media sosial Youtube. Video ini mendapat banyak tanggapan. Salah satunya kritikan dari Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Dr Suko Widodo.
Menurut Suko Widodo, narasi yang dibangun Wakil Bupati Sidoarjo, H Subandi sebagai pejabat publik sungguh tidak etis. Hal itu justru akan membuat suasana di Sidoarjo menjadi gaduh dan tidak nyaman. Terlebih dalam membangun harmonisasi antar kelompok masyarakat.
“Menjadi wakil bupati harus hati-hati memberikan informasi. Pastikan niatan yang baik, program yang bagus tersampaikan ke masyarakat dengan kemasan yang baik juga. Karena komunikasi itu ada etikanya,” kata Suko Widodo kepada jurnalis, Selasa (9/3/2021).
Lebih lanjut menurut Suko, sebagai wakil bupati harus mengedepankan kepentingan publik tanpa membedakan suku, agama, atau kelompok tertentu. Termasuk dalam mengambil kebijakan untuk karir ASN.
“Jangan samapi ASN yang bukan termasuk golongannya Pak Bandi kemudian terdiskriminasikan. Setiap ASN berhak mengembangkan karirnya sesuai kompetensi dan kinerjanya,” ungkapnya.
Suko menegaskan jika komunikasi semacam itu jangan terulang lagi. Sebab, pasangan Muhdlor dan Subandi membutuhkan sebanyak mungkin sinergi dan kolaborasi dari masyarakat Sidoarjo.
“Gus Muhdlor pasti malu mendengar wakilnya bicara seperti itu. Para kyai, pimpinan NU juga tidak akan setuju dengan gaya bicara yang cenderung memecah belah kelompok masyarakat di sidoarjo,” pungkas Suko.
Perlu diketahui Wakil Bupati Sidoarjo, H Subandi dalam pernyataan itu tersebar melalu video yang diunggah melalui sebuah chanel youtube. Dalam tayangan tersebut, Subandi membeberkan sejumlah keinginannya untuk Sidoarjo. Di antaranya iala mendorong kader-kader NU untuk menjadi jajaran pejabat nomor satu di Pemkab Sidoarjo. Hal itu karena NU dinilai memiliki peran yang tinggi di Sidoarjo dan sudah 20 tahun kabupaten tersebut dipimpin oleh kader NU.
“Maka kita tidak salah menyampaikan itu. Mana orang-orang kita yang berorganisasi NU dan orang NU yang bisa dijadikan camat. Kan sekarang bisa dilihat, camat kita yang tidak NU berapa? Camat yang mau ngopeni NU berapa?” ujar Subandi dalam video tersebut.
Menurut Subandi yang juga Ketua DPC PKB Sidoarjo tersebut, pejabat atau camat tidak harus kader murni. Namun, yang penting punya loyalitas, bisa merawat ranting dan bisa bekerjasama dengan para kyai serta MWC NU serta tidak lepas perannya dari PKB.
Begitu juga di OPD, khususnya Dinas Pendidikan yang juga harus dipegang kader NU. Karena pihaknya ingin Maarif dapat mengakses anggaran dengan porsi yang berbeda.
“Zaman dulu kan dipukul rata anggarannya Rp 30 juta, Rp 20 juta. Insyallah tahun depan kita akan merubah Perbup itu agar pendidikan ma’arif dapat Rp 200 juta atau Rp 250 juta untuk pembangunan pendidikan,” ujar mantan anggota DPRD Sidoarjo tersebut.
Selain jabatan, Pemkab sidoarjo juga telah mengalokasikan anggaran untuk NU. Hal itu diakuinya sudah dilakukan sejak era Bupati Saiful Illah, dan tahun ini kembali akan dilakukan harmonisasi oleh Pemkab Sidoarjo dengan PCNU.
“Dengan APBD sebesar Rp 5,2 triliun, maka pemerintah mampu memberikan anggaran Rp 25 miliar. Ini tinggal direalisasikan,” ujar Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi. (*)
