Jakarta, Lini Indonesia – Menjelang hari pemilihan umum (pemilu) 2024 pada 14 Februari mendatang, media sosial diramaikan dengan keluhan para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait fasilitas pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek).
Bermacam keluhan tersebut disampaikan dari berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam pelantikan bimtek itu, konsumsi yang disediakan untuk hanya satu roti, snack dan air mineral gelas. Jika dinominalkan hanya sebesar Rp2.500. Padahal, anggaran untuk konsumsi per orang yakni Rp15.000, sehingga muncul dugaan anggaran itu disunat.
Pihak KPU setempat telah meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa pemotongan konsumsi terjadi karena keputusan sepihak dari vendor penyedia. Vendor tersebut mengambil langkah tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh anggota KPPS, mengingat dana dari KPU setempat tidak mencukupi.
Menanggapi hal tersebut, Neni Nur Hayati Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia mengatakan, permasalahan-permasalahan itu harusnya dapat diantisipasi.
“Ini memang berpotensi pada penyalahgunaan anggaran itu. Apalagi misalnya berkaitan dengan konsumsi, yang itu kemudian tidak secara transparan dan akuntabel juga,” ujar Direktur DEEP di program Wawasan Suara Surabaya FM 100, Senin (29/1/2024).
“Publik itu pada akhirnya bisa tahu berkaitan dengan transparansi anggaran. Karena ini sebetulnya rentan dikorupsi, kalaupun tidak dengan komisionernya, bisa sekretariatnya. Karena kalau sudah ada perilaku yang tidak jujur memang sulit, kan lumayan ya untuk nyunat dari KPPS karena jumlahnya ribuan,” imbuhnya.
