Jakarta, Lini Indonesia – Nalar Institute melaporkan hasil penelitiannya mengenai kebijakan perlindungan sosial pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ani Nur Mujahidah Rasunnah, peneliti Nalar Institute, menyatakan bahwa meskipun anggaran perlindungan sosial telah dialokasikan secara besar-besaran, target mengurangi kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2024 belum tercapai.
“Banyak anggaran untuk sektor perlindungan sosial seperti Bansos (bantuan sosial) misalnya, namun yang kita harapkan tidak terjadi, misalnya target kemiskinan ekstrem yang tidak tercapai,” ujarnya dikutip dari Tempo, Selasa (30/1/2024).
Nalar Institute mencatat adanya sepuluh program bantuan sosial (Bansos) yang diterapkan selama pemerintahan Jokowi. Program tersebut melibatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD), Program Sembako, Program Keluarga Harapan, Bantuan Subsidi Energi termasuk BBM, Listrik, dan LPG 3 kilogram, Rehabilitasi Sosial Anak, Bantuan Sosial Lansia, Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas, Bantuan Sosial Korban Bencana, Bantuan Subsidi Upah, dan Rumah Sejahtera Terpadu.
Ani menyayangkan bahwa program-program tersebut tidak sejalan dengan pencapaian perlindungan sosial di Indonesia. Data mencatat bahwa tingkat kemiskinan ekstrem per Maret 2023 masih mencapai 1,12 persen, sementara jumlah penduduk miskin masih mencapai 9,36 persen.
Menurutnya, program Bansos dalam konteks tahun politik cenderung dijadikan alat politisasi, meskipun sumber anggarannya berasal dari APBN. Oleh karena itu, Ani berharap agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap program perlindungan sosial tersebut.
