Banyuwangi, liniindonesia.com – Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) harus turun ke desa-desa guna memastikan kondisi riil di lapangan dengan data kemiskinan yang ada di daerah. Kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa penyaluran program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah telah tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Banyuwangi H. Sugirah dalam rapat koordinasi TKPK, Rabu (10/3/2021). Rakor dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Mujiono beserta segenap kepala OPD terkait yang tergabung dalam TKPK Kabupaten Banyuwangi. Turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi Tri Erwandi
Sugirah mengatakan, salah satu penyebab kemiskinan adalah kultur atau budaya seperti malas, tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, pemboros, dan masih banyak lainnya.
“Ini yang kita sebut dengan kemiskinan kultural. Budaya ini yang harus kita ubah. Kita tidak bisa memberikan bantuan saja, melainkan harus diberi motivasi agar mereka mau berupaya memperbaiki perekonomiannya. Maka kita harus terjun langsung ke lapangan mendatangi desa-desa, kalau perlu ke RT/RW juga,” kata Sugirah.
Kegiatan tersebut, menurut Sugirah, akan membawa banyak dampak positif. Diantaranya, tim TKPK dapat melakukan validasi data warga miskin berdasarkan kondisi riil warga di lapangan.
“Jadi kita bisa kroscek. Apakah betul si A yang dulu miskin sekarang tetap miskin, atau mungkin sudah membaik perekonomiannya. Sebaliknya, mungkin si B yang dulu tergolong orang mampu saat ini malah merosot perekonomiannya,” kata Sugirah.
“Akurasi data kemiskinan ini sangat penting agar penyaluran program bansos dari pemerintah bisa tepat sasaran. Data ini juga menjadi dasar kita menyusun kebijakan untuk mengintervensi mereka. Saya minta Dinas Sosial segera melakukan validasi data by name by address,” imbuh Sugirah.
Sugirah juga mendorong agar jajaran OPD terkait bisa mendongkrak perolehan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021. Sugirah menyarankan dua hal untuk optimalisasi perolehan PAD tersebut. Pertama, segera melakukan normalisasi perekonomian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kedua, dengan optimalisasi potensi CSR.
“Tercapainya target PAD ini juga penting karena kita perlu anggaran besar untuk pengentasan kemiskinan. Jika anggaran kita banyak, maka banyak pula program yang bisa kerjakan untuk pengentasan kemiskinan,” ujar Sugirah.
Sementara itu, Kepala BPS Banyuwangi Tri Erwandi menyampaikan, angka kemiskinan di Banyuwangi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Yakni dari 7,52 persen (2019) menjadi 8,06 persen (2020).
“Hal ini dipengaruhi pandemi covid-19 yang memang menyebabkan dampak signifikan di berbagai sektor, utamanya ekonomi,” kata Tri.
Meski demikian, Tri menyebut bahwa angka tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Timur maupun nasional yang masih berada pada dua digit.
“Banyuwangi juga masih lebih bagus jika dibandingkan kabupaten sekitar. Namun daerah tetap harus bekerja keras untuk menekan angka ini, utamanya di wilayah pedesaan yang memang menjadi kantong kemsikinan daerah,” pungkas Tri.(*)
